SUMENEP – Menjelang meningkatnya arus mudik Ramadan, persoalan transportasi laut menuju wilayah kepulauan kembali menjadi perhatian serius. Pelabuhan Jangkar, Situbondo, yang selama ini menjadi jalur utama penyeberangan ke sejumlah pulau di Kabupaten Sumenep seperti Raas dan Sapudi, diprediksi akan kembali dipadati penumpang dalam beberapa pekan ke depan.

Lonjakan penumpang biasanya terjadi seiring kepulangan perantau dari berbagai daerah, terutama diaspora kepulauan yang bekerja di Bali. Mereka umumnya memilih jalur Situbondo sebelum menyeberang ke pulau tujuan.

Kondisi tersebut mendapat sorotan dari Ahmad Juhairi, Anggota DPRD Kabupaten Sumenep Komisi I dari Dapil VII. Ia mengingatkan pemerintah daerah agar tidak lengah dan mulai menyiapkan langkah antisipasi sejak awal, agar persoalan klasik kekurangan armada tidak kembali terulang.

“Itu memang persoalan yang selalu dihadapi saat musim mudik. Ketersediaan armada yang memadai untuk masyarakat kepulauan, terutama Raas, untuk menampung arus mudik diaspora Bali,” ujar Juhairi, kepada TIMES Indonesia, Kamis (19/2/2026).

Menurutnya, momentum mudik Ramadan bukan sekadar aktivitas perjalanan pulang kampung, tetapi kebutuhan penting masyarakat kepulauan yang harus difasilitasi negara melalui pelayanan transportasi laut yang layak.

Karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah kabupaten Sumenep maupun provinsi Jatim harus mulai menyusun persiapan teknis dan kebijakan sejak sekarang, termasuk memastikan armada kapal mencukupi.

Baca juga

Revisi UU Hak Cipta Jangan Sampai Membatasi Kreativitas dan Kebebasan Berekspresi

“Harus jadi perhatian pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi, agar persoalan kekurangan armada yang sering terjadi pada setiap musim mudik tahun-tahun sebelumnya tidak terulang kembali,” tegasnya.

Juhairi menilai, setiap tahun masyarakat kepulauan selalu dihadapkan pada situasi yang sama. Penumpang menumpuk di pelabuhan, antrean tiket memanjang, jadwal keberangkatan sering berubah, hingga muncul ketidakpastian bagi warga yang membawa keluarga.

Ia menyebut, jika tidak diantisipasi sejak awal, penumpukan calon penumpang di pelabuhan bisa berdampak luas, mulai dari ketidaknyamanan, gangguan pelayanan, hingga potensi risiko keselamatan.

“Pemerintah harus melakukan langkah-langkah konkret untuk mengantisipasi semua itu dengan menyediakan kapal yang memadai. Jangan sampai warga kepulauan selalu menjadi pihak yang paling dirugikan,” katanya.

Sebagai solusi, Juhairi meminta agar pemerintah menambah armada kapal untuk setiap rute kepulauan, minimal satu kapal tambahan sebagai langkah antisipasi menghadapi lonjakan penumpang.

Baca juga

Zainur Rahman Terpilih Pimpin Arega Karanchi, Siap Perkuat Peran Pemuda di Desa Ketupat

“Minimal pada setiap rute ke kepulauan ditambah satu lagi armada,” jelasnya.

Ia menambahkan, kesiapan armada harus dibarengi dengan penguatan manajemen jadwal dan pengawasan kapasitas kapal, agar tidak terjadi praktik over kapasitas yang berbahaya bagi keselamatan penumpang.

Juhairi berharap pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk operator pelayaran, agar persiapan mudik kepulauan tahun ini lebih tertib dan terencana.

“Ini soal pelayanan publik. Mudik itu tradisi tahunan, sudah bisa diprediksi. Maka persiapannya juga harus serius,” pungkasnya. (*)