TIMES SUMENEP, SUMENEP – Masyarakat Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep, kembali mengelus dada melihat kondisi jalan utama yang tak kunjung diperbaiki. 4 tahun dibiarkan rusak parah, kini jalan utama yang menghubungkan berbagai desa, fasilitas kesehatan, serta pelabuhan kian memprihatinkan, terlebih saat musim hujan datang.

Menjawab kondisi tersebut, Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kecamatan Raas bersama paguyuban travel lokal bergerak. Melalui semangat gotong royong yang juga melibatkan masyarakat, mereka memulai inisiatif perbaikan jalan secara mandiri dengan membuka donasi terbuka kepada masyarakat, baik di pulau Raas maupun masyarakat diaspora di perantauan.

“Jalan ini adalah jalur utama masyarakat Raas. Jalan menuju puskesmas, kantor camat, dermaga, semuanya harus lewat sini. Tapi rusaknya sangat parah, berlubang dan penuh genangan air saat musim hujan. Kami tidak bisa menunggu lagi,” tegas Mastur Pembina GP Ansor Kecamatan Raas, Selasa (17/7/2025).

Jalan Rusak, Banyak Pengendara Terjatuh

Kondisi jalan utama Kecamatan Raas saat ini dipenuhi lubang besar, rusak tanpa aspal, dan sangat licin saat hujan. Tak jarang motor terjatuh, mobil pengangkut barang terjebak lumpur, bahkan kendaraan pengangkut pasien harus tertatih-tatih menembus medan ekstrem.

“Kami sendiri menyaksikan, mobil pick-up yang membawa orang sakit menuju Puskesmas sempat terhenti karena tidak mampu melintasi jalur berlubang dan berlumpur. Warga terpaksa membantu mendorong kendaraan,” ungkap mastur.

Jalan ini menjadi nadi vital penghubung dari barat Raas ke timur Desa Brakas, melewati berbagai fasilitas penting. Namun kondisi jalannya sangat jauh dari layak, bahkan tidak memenuhi standar jalur antardesa.

Inisiatif dan Gerakan GP Ansor Kecamatan Raas

Berawal dari diskusi santai dalam kegiatan rutin Majelis Dzikir dan Sholawat (MDS) GP Ansor, muncul kesadaran kolektif untuk melakukan sesuatu. 

“Kami ngobrol soal masalah masyarakat, lalu sampai ke soal jalan ini. Akhirnya kami sepakat, kalau pemerintah belum sanggup, maka masyarakat harus memulai,” kata mastur.

Tak sekadar wacana, tim GP Ansor langsung menyusun struktur donasi. Mereka membentuk tim donatur di tiap desa, menyasar para pemilik kendaraan roda empat, pemilik toko, dan para pemilik usaha yang tergantung pada akses jalan. Dukungan tak hanya datang dari masyarakat lokal, tapi juga dari para perantau di Bali dan Jawa Timur yang ikut mengirim sumbangan.

Respons Camat Raas: Apresiasi Gerakan Warga, Tanggung Jawab Tetap di Kabupaten

Pada 5 Juli 2025, GP Ansor mendatangi Kantor Kecamatan Raas untuk menyampaikan rencana swadaya ini. Camat Raas, Subiyakto, menyambut baik inisiatif warga, namun menyarankan agar izin disampaikan langsung ke Dinas PUTR Kabupaten Sumenep.

“Inisiatif GP Ansor itu bagus, tapi perbaikan jalan kabupaten ada di ranah pemerintah daerah. Sebaiknya diajukan langsung ke kabupaten,” ujar Subiyakto.

Ia mengklaim Pemkab Sumenep melalui dinas teknis akan melakukan perbaikan. Bahkan telah meminta kepala desa memulai perbaikan lubang-lubang jalan di wilayahnya masing-masing.

“Saat ini sudah ada dua desa yang bergerak: Kropoh dan Karangnangka,” jelasnya kepada TIMES Indonesia melalui WhatsApp.

Namun, Subiyakto juga menyinggung adanya pihak-pihak yang menunggangi aksi warga untuk menyerang citra pemerintah.

“Saya tahu siapa yang main di belakang ini, dia juga sedang jadi buron kasus penganiayaan,” tambahnya.

Subiyakto menilai keterlambatan perbaikan juga disebabkan oleh sulitnya akses material di pulau dan faktor cuaca. Ia juga mengingatkan pentingnya kesadaran warga untuk membayar pajak kendaraan.

“Banyak kendaraan di Raas pakai plat DK, pajaknya dibayar ke Bali, tapi minta pembangunan di Raas. Harus ada kesadaran kolektif,” tandasnya.

DPRD: Perbaikan Jalan Raas Tertunda Akibat Efisiensi Anggaran

GP Ansor juga mengadu ke legislatif. Salah satu yang merespons adalah Hosnan Abrori, anggota DPRD Sumenep dari Fraksi PDI Perjuangan. Ia bahkan ikut memberikan donasi pribadi untuk mendukung aksi warga.

“Perbaikan jalan Raas sebenarnya sudah masuk dalam anggaran 2025. Tapi terhambat Perpres Nomor 1, sehingga terkena efisiensi,” ungkap Hosnan.

Ia memastikan akan terus mengawal agar anggaran perbaikan masuk prioritas 2025. “Kami tak akan diam. Jalan utama ini harus segera diperbaiki,” tegasnya.

Model Swadaya: Dimulai dari PLN ke Timur

Perbaikan dimulai secara bertahap. Bantuan yang terkumpul digunakan untuk membeli batu makadam, pasir, dan material penimbun lainnya. Titik awal pengerjaan dimulai dari sebelah timur PLN Raas, dan direncanakan akan terus dikerjakan hingga ke Pasar Brakas.

“Target kami minimal jalan ini bisa dilalui dengan aman oleh mobil dan motor. Memang tidak akan sekuat hotmix, tapi ini solusi sementara yang bisa kami lakukan,” kata mastur.

Para sopir travel yang biasa membawa barang logistik dari Sumenep dan Situbondo juga diminta ikut berkontribusi. Paguyuban travel bersatu dalam gerakan ini sebagai bentuk solidaritas karena jalan rusak berdampak langsung terhadap kelancaran ekonomi mereka.

Desakan kepada Pemerintah: Jangan Anak Tirikan Pulau

Mastur mewakili GP Ansor Raas berharap langkah swadaya ini menjadi pesan kuat bagi Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk tidak terus-menerus abai terhadap wilayah kepulauan.

“Kami di pulau ini juga bagian dari NKRI. Kenapa pembangunan jalan selalu lambat? Harusnya pemerintah memprioritaskan jalur vital seperti ini,” tegasnya.

Ansor Raas mendesak agar pemerintah segera memasukkan perbaikan jalur utama Kecamatan Raas ke dalam program prioritas 2026, minimal dilakukan hotmix beton agar tahan lama. Jalan alternatif penghubung selatan Raas dari Brakas ke Desa Poteran dan Karangnangka juga sangat perlu dibenahi.

Tim Donasi dan Harapan Masyarakat

Berikut ini tim Donasi Jalan Ansor Raas yang dibentuk oleh GP Ansor dari lintas desa: Zidki untuk desa Ketupat, Darus desa Kropoh, Ikhsan desa Karangnangka, Mastur desa Alasmalang, Rasid desa Brakas dan Yadi Tolak desa Poteran.

“Semangatnya satu: kenyamanan warga Raas adalah tanggung jawab kita bersama,” ujar mastur.

Masyarakat berharap pemerintah Kabupaten Sumenep mulai hadir secara nyata, tidak hanya dalam janji-janji, tetapi lewat anggaran dan aksi. Swadaya warga hanyalah jembatan darurat, solusi sesungguhnya tetap harus datang dari pemerintah.(*)